MERDEKA.COM.
Presiden Soekarno tahu kapitalisme pertambangan akan menerkam Indonesia
bulat-bulat. Maka sejak awal Soekarno tak mau ada pemodal asing
berkuasa. Dia menolak saat para pengusaha Amerika Serikat hendak membuka
usaha tambang di Papua.
Tahun 1961, Soekarno berpendapat baru 20 tahun kemudian pemerintah bisa mengeluarkan izin perusahaan tambang asing beroperasi. Berarti sekitar tahun 1981. Saat itu Soekarno yakin Indonesia sudah memiliki ahli-ahli pertambangan sendiri sehingga tak hanya jadi jongos, tetapi bisa menjadi rekan. Para pengusaha asing pun tak bisa mengeruk kekayaan alam seenaknya.
Menurut sejarawan Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Asvi menuturkan sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.
Soeharto yang mendukung pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.
"Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu," kata Asvi saat dihubungi merdeka.com.
Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport dterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis pada awal November 1965, Langbourne Williams, ketua dewan direktur Freeport, menghubungi direktur Freeport, Forbes Wilson.
Williams menanyakan apakah Freeport sudah siap melakukan eksploitasi di Papua. Wilson hampir tidak percaya mendengar pertanyaan itu. Dia berpikir Freeport akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa.
Kekuasaan Soekarno berakhir setelah peristiwa 30 September. Jenderal Soeharto memulai rezim baru. Setelah dilantik, Soeharto segera meneken pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada 1967. Freepot menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.
Sejak itulah Freeport mengeruk kekayaan alam Papua.
Freeport Indonesia telah menjual 915.000 ons atau setara 28,6 ton emas dan 716 juta pon (358 ribu ton) tembaga dari tambang Grasberg di Papua. Hasil penjualan emas itu menyumbang 91 persen penjualan emas perusahaan induknya.
Berdasarkan laporan keuangan Freeport McMoran, total penjualan emas Freeport sebanyak 1,01 juta ons (31,6 ton) emas dan 3,6 miliar pon ( 1,8 juta ton) tembaga. Penjualan tembaga asal Indonesia menyumbang seperlima penjualan komoditas sejenis bagi perusahaan induknya.
Laba Freeport naik sekitar 16 persen pada kuartal keempat tahun lalu menjadi USD 743 juta (Rp 7,2 triliun). Total pendapatan juga meningkat menjadi USD 4,51 miliar dari USD 4,16 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.
Ironisnya, Freeport hanya memberikan royalti satu persen dari hasil penjualan emas dan 3,75 persen masing-masing untuk tembaga dan perak. Kewajiban terbilang sangat rendah dibanding keuntungan diperoleh Freeport.
Kontrak Karya Freeport Indonesia di tambang Garsberg akan habis pada 2021. Freeport mendapat kesempatan memperpanjang kontrak dua kali 10 tahun setelah durasi kontrak pertama, 30 tahun, berakhir. Freeport mendapatkan hak kelola tambang di Mimika pada 1991. Akankah dengan renegoisasi Indonesia akan mendapat sesuatu yang lebih?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik terang-terangan menyebut Freeport masih enggan membahas renegosiasi kontrak bagi hasil tambang. Pemerintah Indonesia seolah tak berkutik diatur Freeport.
"Renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit, apalagi mengerjakan. Tapi kita berjalan terus dengan Freeport, Newmont, Vale, dan tambang-tambang lain," ujar Jero saat jumpa pers di kantornya, Rabu (22/5).
Hebatnya Freeport, mereka juga bisa menolak permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengirim menteri ESDM dan menakertarns mengusut lokasi longsor tambang yang menewaskan 28 pekerja. Entah kenapa SBY menurut saja ketika Freeport menolak dua pejabat itu.
"Semula menteri ESDM, Tenaga Kerja akan berangkat ke lokasi. Tapi permintaan dari Freeport di Tembagapura, sementara mereka ingin fokus, konsentrasi untuk jalankan tugas. Dan memohon kepada Jakarta agar kehadiran pejabat dari Jakarta menunggu beberapa saat sampai situasinya tepat," kata SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5).
Luar biasa, menolak permintaan presiden saja Freeport berani.
Kalau Soekarno melihat kekayaan alam dikeruk luar biasa, pejabat Indonesia dilecehkan oleh Amerika Serikat dan kapitalisme mengoyak Papua, pasti Soekarno akan menangis.
Tahun 1961, Soekarno berpendapat baru 20 tahun kemudian pemerintah bisa mengeluarkan izin perusahaan tambang asing beroperasi. Berarti sekitar tahun 1981. Saat itu Soekarno yakin Indonesia sudah memiliki ahli-ahli pertambangan sendiri sehingga tak hanya jadi jongos, tetapi bisa menjadi rekan. Para pengusaha asing pun tak bisa mengeruk kekayaan alam seenaknya.
Menurut sejarawan Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Asvi menuturkan sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.
Soeharto yang mendukung pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.
"Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu," kata Asvi saat dihubungi merdeka.com.
Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport dterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis pada awal November 1965, Langbourne Williams, ketua dewan direktur Freeport, menghubungi direktur Freeport, Forbes Wilson.
Williams menanyakan apakah Freeport sudah siap melakukan eksploitasi di Papua. Wilson hampir tidak percaya mendengar pertanyaan itu. Dia berpikir Freeport akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa.
Kekuasaan Soekarno berakhir setelah peristiwa 30 September. Jenderal Soeharto memulai rezim baru. Setelah dilantik, Soeharto segera meneken pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada 1967. Freepot menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.
Sejak itulah Freeport mengeruk kekayaan alam Papua.
Freeport Indonesia telah menjual 915.000 ons atau setara 28,6 ton emas dan 716 juta pon (358 ribu ton) tembaga dari tambang Grasberg di Papua. Hasil penjualan emas itu menyumbang 91 persen penjualan emas perusahaan induknya.
Berdasarkan laporan keuangan Freeport McMoran, total penjualan emas Freeport sebanyak 1,01 juta ons (31,6 ton) emas dan 3,6 miliar pon ( 1,8 juta ton) tembaga. Penjualan tembaga asal Indonesia menyumbang seperlima penjualan komoditas sejenis bagi perusahaan induknya.
Laba Freeport naik sekitar 16 persen pada kuartal keempat tahun lalu menjadi USD 743 juta (Rp 7,2 triliun). Total pendapatan juga meningkat menjadi USD 4,51 miliar dari USD 4,16 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.
Ironisnya, Freeport hanya memberikan royalti satu persen dari hasil penjualan emas dan 3,75 persen masing-masing untuk tembaga dan perak. Kewajiban terbilang sangat rendah dibanding keuntungan diperoleh Freeport.
Kontrak Karya Freeport Indonesia di tambang Garsberg akan habis pada 2021. Freeport mendapat kesempatan memperpanjang kontrak dua kali 10 tahun setelah durasi kontrak pertama, 30 tahun, berakhir. Freeport mendapatkan hak kelola tambang di Mimika pada 1991. Akankah dengan renegoisasi Indonesia akan mendapat sesuatu yang lebih?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik terang-terangan menyebut Freeport masih enggan membahas renegosiasi kontrak bagi hasil tambang. Pemerintah Indonesia seolah tak berkutik diatur Freeport.
"Renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit, apalagi mengerjakan. Tapi kita berjalan terus dengan Freeport, Newmont, Vale, dan tambang-tambang lain," ujar Jero saat jumpa pers di kantornya, Rabu (22/5).
Hebatnya Freeport, mereka juga bisa menolak permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengirim menteri ESDM dan menakertarns mengusut lokasi longsor tambang yang menewaskan 28 pekerja. Entah kenapa SBY menurut saja ketika Freeport menolak dua pejabat itu.
"Semula menteri ESDM, Tenaga Kerja akan berangkat ke lokasi. Tapi permintaan dari Freeport di Tembagapura, sementara mereka ingin fokus, konsentrasi untuk jalankan tugas. Dan memohon kepada Jakarta agar kehadiran pejabat dari Jakarta menunggu beberapa saat sampai situasinya tepat," kata SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5).
Luar biasa, menolak permintaan presiden saja Freeport berani.
Kalau Soekarno melihat kekayaan alam dikeruk luar biasa, pejabat Indonesia dilecehkan oleh Amerika Serikat dan kapitalisme mengoyak Papua, pasti Soekarno akan menangis.
Sumber: Merdeka.com
Wah Mantab Artikelnya Gan.Semoga bangsa ini menyadari bahwa kita bisa berbuat lebih baik dari yang di perbuat negara negara maju.
BalasHapusGan kalo Sempat Kunjungan baliknya ya gan di blog-seo-friendly-2013.blogspot.com.Terima Kasih.
iya bang miris banget kalo liat kenyataan sekarang..
Hapussemoga generasi penerus bisa berbuat yang lebih baik lagi untuk kedepannya bagi bangsa indonesia ya bang..
sip , makasih juga kunjungannya ..
salam, benar itu boss...jangan kan Soekarno, rakyat aja udah menangis duluan, masyarakat di sekitar memang dibiarkan "bodoh" tapi hasil alamnya dikeruk.
BalasHapusterima kasih sudah berbagi, salam.